Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Capres Alternatif Perlu untuk Cegah Perpecahan akibat Pilpres

image-gnews
Pilkada DKI Jakarta memunculkan sosok baru di panggung politik tanah air, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Meski akhirnya kalah, ia tercatat dalam beberapa survey termasuk tokoh yang bisa menjadi calon wakil presiden. Sementara Prabowo SubiantoKetua Umum Partai Gerindra masih menjadi tokoh kunci dalam dunia politik Indonesia. Dalam beberapa survey nama Prabowo juga masih menjadi pesaing kuat Joko Widodo dalam Pilpres 2019 mendatang. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Pilkada DKI Jakarta memunculkan sosok baru di panggung politik tanah air, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Meski akhirnya kalah, ia tercatat dalam beberapa survey termasuk tokoh yang bisa menjadi calon wakil presiden. Sementara Prabowo SubiantoKetua Umum Partai Gerindra masih menjadi tokoh kunci dalam dunia politik Indonesia. Dalam beberapa survey nama Prabowo juga masih menjadi pesaing kuat Joko Widodo dalam Pilpres 2019 mendatang. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsudin Haris berpendapat perlu ada nama calon presiden ketiga yang muncul selain Joko Widodo dan Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Jika dua calon yang muncul kembali akan membuat perpecahan politik dan sosial semakin besar.

Kubu ketiga yang paling potensial adalah partai Demokrat dengan mengusung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). "AHY punya peluang karena dari sisi ambang batas pencalonan presiden, dia memiliki peluang," ujar Haris saat ditemui di Indonesia Corruption Watch (ICW), Selasa, 6 Maret 2018.

Baca:
Pengamat: Calon Presiden 2019 Perlu ...
PAN Wacanakan Bentuk Poros Ketiga dalam ...

Ambang batas pencalonan presiden yang sudah ditetapkan Undang-Undang Pemilu adalah 20 persen dari kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pemilu legislatif. Besarnya ambang batas itu, kata Haris, membuat pilihan alternatif calon presiden tidak banyak. Agus dinilai bisa memenuhi persyaratan dan menjadi calon alternatif.

Calon presiden alternatif lain selain Agus bisa muncul. Namun, sosok calon itu pasti akan bersumber dari empat kriteria yang bisa memenuhi syarat ambang batas, antara lain ketua umum atau dewan pembina partai politik pendukung yang Jokowi, dewan kabinet kementerian Jokowi, tokoh masyarakat dan pimpinan organisasi masyarakat, dan tokoh yang terekam dalam survei.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun ketua partai yang potensial menjadi calon presiden adalah Muhaimin Iskandar, Airlangga Hartarto, dan Zulkifli Hasan. Dari kabinet ada Menteri Basuki Hadimuljono, Sri Mulyani, dan Susi Pudjiastuti.

Baca juga:
Tentukan Koalisi di Pilpres 2019, PKB Minta ...
Cara Gerindra Dorong Prabowo Jadi Calon ...

Dari elemen tokoh masyarakat dan pimpinan organisasi yang potensial adalah Mahfud MD, Yenny Wahid, dan Haedar Nashir. Tokoh yang terekam survei ada Agus Harimurti Yudhoyono, Anies Baswedan, dan Gatot Nurmantyo.

Koalisasi dari nama-nama itu, kata Haris, dapat membentuk kubu ketiga untuk mencegah masyarakat terbelah akibat Pilpres 2019.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

1 hari lalu

Prabowo Subianto mengecek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, Senin (18/3/2024), yang direncanakan menjadi lokasi upacara HUT Ke-79 RI pada 17 Agustus 2024. ANTARA/HO-Biro Humas Setjen Kemhan RI.
Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggapi rencana Prabowo Subianto alokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN.


Pemprov Kaltim Siapkan 16 Sapi Kurban Bantuan Presiden Jokowi

1 hari lalu

Warga melihat sapi kurban milik Presiden Joko Widodo di halaman Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Kamis, 29 Juni 2023.. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Pemprov Kaltim Siapkan 16 Sapi Kurban Bantuan Presiden Jokowi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan 16 sapi kurban bantuan Presiden Jokowi.


Tidak Cukup Sri Mulyani, Jokowi akan Turun Tangan Selesaikan Persoalan Bea Cukai

4 hari lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Selasa (14/5/2024). (ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden)
Tidak Cukup Sri Mulyani, Jokowi akan Turun Tangan Selesaikan Persoalan Bea Cukai

Bea Cukai terus menuai kecaman publik karena dianggap berkinerja buruk. Sri Mulyani belum berhasil menangani. Kini Jokowi turun tangan.


Jaksa Interogasi Pendeta Pemberi Hadiah Tas Mewah Ibu Negara Korea Selatan

5 hari lalu

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dan istrinya Kim Keon Hee berjalan saat upacara di Amsterdam, Belanda 12 Desember 2023. REUTERS/Piroschka van de Wouw/File Foto
Jaksa Interogasi Pendeta Pemberi Hadiah Tas Mewah Ibu Negara Korea Selatan

Kejaksaan Korea Selatan menginterogasi pendeta yang diam-diam merekam dirinya menyerahkan tas tangan mewah merk Dior kepada Ibu Negara Kim Keon Hee


Tahan Bantuan Senjata ke Israel, Biden Terancam Dimakzulkan Anggota DPR AS

7 hari lalu

Presiden AS Joe Biden saat kunjungannya di Chavis Community Center di Raleigh, North Carolina, AS, 26 Maret 2024. REUTERS/Elizabeth Frant
Tahan Bantuan Senjata ke Israel, Biden Terancam Dimakzulkan Anggota DPR AS

Anggota DPR AS dari Partai Republik, Cory Mills, pada Jumat mengatakan telah mengajukan pasal pemakzulan terhadap Presiden Joe Biden.


Bapanas Siapkan Revisi Aturan Cadangan Pangan untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem

7 hari lalu

Warga tengah beraktivitas pagi di bantaran rel kereta kawasan Cideng, Jakarta, Rabu 7 Februari 2024. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia menjadi 0 persen pada 2024, setelah mengalami penurunan 1,12 persen pada 2023. TEMPO/Tony Hartawan
Bapanas Siapkan Revisi Aturan Cadangan Pangan untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem

Bapanas siapkan revisi Perpres mengenai Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah untuk atasi kemiskinan ekstrem.


Pembentukan Pansel Pimpinan dan Dewas KPK, Novel Baswedan Sebut Ujian Terakhir Bagi Jokowi Berantas Korupsi

8 hari lalu

Dewan Penasehat IM57+ Institute Novel Baswedan memberikan keterangan usai menyerahkan laporan di gedung lama KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat 26 April 2024. IM57+ Institute melaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas dugaan pelanggaran kode etik. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Pembentukan Pansel Pimpinan dan Dewas KPK, Novel Baswedan Sebut Ujian Terakhir Bagi Jokowi Berantas Korupsi

Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengatakan pembentukan panitia seleksi ini merupakan ujian terakhir bagi pemerintahan Presiden Jokowi.


Apindo Berharap Kabinet Prabowo-Gibran Bisa Kerja Sama dengan Pengusaha

8 hari lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. TEMPO/Subekti.
Apindo Berharap Kabinet Prabowo-Gibran Bisa Kerja Sama dengan Pengusaha

Apindo berharap para menteri Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nanti profesional dan bisa kerja sama dengan pengusaha.


Menjelang Pelantikan Presiden, Kapal Perang Amerika Serikat Berlayar Melintasi Selat Taiwan

9 hari lalu

Warga melihat ke seberang selat dari mercusuar , salah satu titik terdekat daratan Tiongkok ke pulau Taiwan, di Pulau Pingtan, provinsi Fujian, Tiongkok, 9 April 2023. REUTERS/Thomas Peter
Menjelang Pelantikan Presiden, Kapal Perang Amerika Serikat Berlayar Melintasi Selat Taiwan

Kapal perang Amerika Serikat berlayar melintasi Selat Taiwan pada Rabu, 8 Mei 2024, atau kurang dari dua pekan sebelum presiden Taiwan yang baru


Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

9 hari lalu

Komisioner KPU Arief Budiman menunjukkan contoh surat suara Pemilihan Umum Presiden 2014 di Kantor KPU, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2014. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan surat suara dalam Pilpres 2014 untuk dua pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan ukuran 18 x 23 cm, dari kertas seberat 80 gram. (Sumber: ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/Asf/ama/14)
Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.